Berita

Jajaran BPIW mengunjungi beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan di sepanjang pesisir utara Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Lokasi-lokasi yang dikunjungi merupakan infrastruktur pendukung program strategis Giant Sea Wall yang merupakan salah satu quick wins Kementerian Pekerjaan Umum, diantaranya Tanggul Muara Baru, Jakarta Sewerage Development, Pompa Ancol Sentiong, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Infrastruktur pertama yang dikunjungi yaitu Tanggul Muara Baru di Pluit, Jakarta Utara. Ketinggian tanggul terus berkurang disebabkan adanya kondisi penurunan tanah hingga 10 cm/tahun. Dari total panjang tanggul 33,55 km, telah terealisasi sepanjang 12,93 km dengan rincian 10,05 km oleh Kementerian PU dan sisanya 2,88 km oleh Pemerintah Provinsi DKI. Selanjutnya, Tim BPIW mengunjungi Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 yang masih berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. JSS Zona 1 dengan kapasitas IPAL sebesar 240.000m3/ hari dan luas lahan IPAL sebesar 3,9 Ha akan melayani 3 kota administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. JSS memiliki tujuan peningkatan kualitas lingkungan perairan, akses sanitasi di DKI Jakarta serta merupakan dukungan terhadap program NCICD. Lokasi ketiga, merupakan proyek untuk memperbaiki sistem perairan di wilayah DKI Jakarta, yakni Stasiun Pompa Ancol Sentiong. Infrastruktur ini memiliki kapasitas reduksi banjir 50m3/dtk meliputi wilayah Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Senen, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Jatinegara.   Sedangkan lokasi terakhir yang dikunjungi Tim BPIW adalah SPAM Jatiluhur IPA Bekasi. SPAM ini dibangun dengan memanfaatkan air baku dari bendungan Jatiluhur di Jawa Barat dan bertujuan untuk mengurangi pengambilan air tanah yang dapat menahan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Pantai Utara Jakarta.  Kepala BPIW, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa agenda seperti ini dapat dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di lapangan sejalan dengan perencanaan konseptual yang disusun. “Perlu dilakukan analisa sesuai skenario dengan menggunakan tools yang ada untuk memastikan apa yang dilaksanakan unit organisasi sudah sejalan dengan perencanaan, sebagai bentuk evaluasi dan pembelajaran untuk pegawai BPIW”. Ungkap Yudha. Dalam kesempatan ini Yudha juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut mendampingi kunjungan yaitu Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Anang Muchlis, Sp.PSDA.; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Ditjen Cipta Karya, Indah Widi Hapsari, S.T., M.T.; sejumlah pegawai Direktorat Sungai Pantai, Direktorat Sanitasi, Direktorat Air Minum, BBWS Ciliwung Cisadane, BPPW Jakarta Metropolitan, serta Satuan Kerja PTPIN atas dedikasinya dalam memahami dan melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur strategis. Turut hadir dalam kunjungan lapangan tim BPIW, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan beberapa pegawai di lingkungan BPIW. (MS/Tiara).  

Generasi muda atau millennial memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di era industri 4.0. Generasi muda dengan keahlian khusus di berbagai bidang saat ini sangat dibutuhkan sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam mempercepat pencapai sasaran pekerjaan infrastruktur PUPR. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Forum Diskusi PUPR 4.0 Expo yang bertajuk "Peran Generasi Muda dan Kampus dalam Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur PUPR" di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/2). Forum diskusi tersebut menghadirkan narasumber Pakar Perkotaan, Nirwono Yoga yang dipandu moderator komedian, Ronal Surapradja. Jalan diskusi dibawakan serius tapi santai ini mengalir yang kerap diwarnai gelak tawa. Menurut Hadi, generasi muda saat ini sangat identik dengan wawasan luas, kritis dan akrab dengan perkembangan teknologi yang dapat membantu peningkatan kinerja. "Kemampuan generasi muda dengan energi yang melimpah, diharapkan dapat berkontribusi positif pada persoalan bangsa dan negara pada era industri 4.0, khusunya infrastuktur," ungkap Hadi. Lebih lanjut, Hadi menuturkan, BPIW dalam mengisi era 4.0 melakukan inovasi dengan menciptakan sistem informasi atau aplikasi. Produk aplikasi yang dipamerkan pada PUPR Expo 4.0 ini, yakni Sibas Ripi atau Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR. "Kemudian, Sipro atau Sistem Informasi Pemrograman," katanya. Ia menambahkan, ada juga Simonah atau Sistem Monitoring Pengadaan Tanah serta Bank Data BPIW. Menurutnya, keempat aplikasi itu merupakan alat bantu dalam bentuk komputerisisi yang dapat memberikan nilai tambah dalam menyusun produk perencanaan infrastruktur PUPR. "Tugas generasi muda dan kampus, diharapkan dapat turut berkreasi dan mengkoreksi sistem yang ada agar dapat semakin disempurnakan,” ungkap Hadi. Ia menambahkan, aplikasi yang ada juga dapat dimanfaatkan sebagai media interaksi antara kalangan kampus dan BPIW dalam rangka menyusun perencanaan pengembangan wilayah yang lebih berkualitas,”  ujar Hadi. Di tempat sama, Pakar Perkotaan, Nirwono Yoga menjelaskan, generasi muda dan kalangan kampus saat ini memiliki ruang yang lebar dalam menentukan pengembangan wilayah ke depan. Pasalnya, era pemerintahan saat ini sudah jauh beda dari era sebelumnya dampak dari perkembangan sistem informasi.   “Akses informasi mengenai pembangunan infrastruktur PUPR saat ini sudah sangat terbuka dan bisa dilihat melalui berbagai media sosial. Terlebih, infrastruktur yang dilaksanakan hari ini dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat pada 5 hingga 10 tahun yang akan datang, sehingga generasi muda dan kalangan kampus memiliki tanggungjawab dalam pengembangannya,” terang Nirwono. Untuk itu, lanjutnya, kalangan kampus perlu sebisa mungkin mengkomunikasikan hasil kajian dalam sektor infrastruktur, agar perencanaan dan pembangunannya dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Selain itu, Nirwono juga menilai, pemerintahan di berbagai tingkat saat ini harus smart dalam mengkomunikasikan rencana pembangunannya. “Saat ini kanal informasi sudah sangat berkembang cepat, sehingga perlu pintar-pintar memilih media dalam menyampaikan pesan. Misalnya memilih  instagram, line, twiter dan lainnya dalam flatform  media sosial,” terangnya. Menurutnya, tak cukup harus cermat dalam milih media sosial, namun juga strategi penyampaiannya perlu semakin mengikuti perkembangan zaman agar bisa tepat sasaran. Forum diskusi ini digelar dalam rangka mengisi rangkaian acara PUPR 4.0 Expo yang bertujuan untuk menampilkan dan mengevaluasi berbagai sistem informasi dan teknologi yang digunakan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur.   Hadir berbagai kalangan kampus dalam acara tersebut, seperti dosen dan mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpas), Bandung, Universitas Islam Bandung (Unisba) Bandung, Univeritas Pancasila, Jakarta, Institut Teknologi Indonesia (ITI), Tangerang, Universitas Taruma Negara (Untar), Jakarta, serta Universitas Trisaksti (Usakti), Jakarta. (tim/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, menggelar Public Lecture “Best Practice of Transformative City and Regional Development in Global Experience”, Senin (12/11). Saat membuka kegiatan tersebut Kepala  BPIW, Hadi Sucahyono menyatakan kegiatan tersebut merupakan sarana untuk dapat memperkaya pengalaman terkait pengembangan perkotaan.  Apalagi dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Malaysia. Ruang lingkup yang perlu diketahui oleh BPIW dalam proses pembelajaran meliputi  pengembangan metropolitan, kota baru, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan kawasan pariwisata. “Untuk membangun kota yang lebih baik harus dapat mempelajari  Sustainable Development Goals dan New Urban Agenda,” ungkap Hadi. BPIW sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur ke PUPR-an yang berperan strategis dalam mengarahkan dan menterpadukan pembangunan infrastruktur PUPR, melakukan perencanaan untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam merumuskan pendekatan perencanaan dan pemograman infrastruktur PUPR. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman tentang rencana pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan/pengembangan kota melalui pengalaman global. Tujuan lainnnya adalah memberikan pemahaman tentang prosedur dalam perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan terpadu yang sudah diterapkan di beberapa kota yang dianggap telah berhasil melaksanakanya. Public lecture ini juga bertujuan memberikan wawasan mengenai pengembangan kawasan yang sinergis dengan pembangunan infrastruktur dalam hal koordinasi spasial, waktu, pelaku, dan sumber pembiayaan Tampil sebagai narasumber pertama yakni Secretary General, Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlement – EAROPH International, Norhaliza Hashim. Dalam kesempatan itu Norhaliza memaparkan mengenai inovasi pengembangan perkotaan terpadu didalam  kaitannya dengan pengelolaan kota berkelanjutan. Menurutnya ketika sebuah kota mudah sekali bertumbuh, maka semakin banyak masalah yang akan timbul. Untuk itu keseimbangan antara keterbatasan sumber daya kota dengan makin meningkatnya problem. “Solusi untuk mengatasi itu melalui proses urbanisasi yang berkelanjutan,” tutur Norhaliza. Narasumber selanjutnya yakni Senior Vice President, Planning and Compliance, Iskandar Regional Development Authority (IRDA),  Puan Kamisah Mohd Ghazali. Saat memberikan paparan, Puan mengambil tema Developing Iskandar City : IRDA’s Role and Strategies.   IRDA merupakan badan hukum Pemerintahan Federal Malaysia yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengarahkan berbagai stakeholder pada sektor publik dan privat untuk mewujudkan visi pembangunan Iskandar Malaysia menjadi strong and sustainable metropolis of international standing. “Pada Iskandar Malaysia, dokumen rencana sudah rinci mengarahkan pembangunan. Pelajaran yang dapat diambil adalah proses perencanaan dinamis dengan waktu cukup panjang dengan melibatkan masyarakat,” ungkapnya. Narasumber pada sesi kedua yakni Director, Urban Design Studio Leader AECOM, Sacha Schwarzkopf. Sacha memaparkan mengenai Transit Oriented Development (TOD) Transformational Growth. Menurutnya TOD Pedestrian connectivity dalam TOD adalah hal penting, karena menghubungkan aneka aktivitas yang ada di dalam kawasan TOD, yang diiringi dengan penyediaan ruang-ruang publik, sehingga aktivitas di ruang publik kota menjadi hidup. Narasumber selanjutnya adalah Nirwono Joga, Pengamat Perkotaan yang menyoroti Dampak
Pembangunan Infrastruktur Terhadap
Perkotaan
di
Indonesia. Menurut Nirwono pembangunan infrastruktur harus mampu menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kualitas hidup. “Untuk itu perlu kolaborasi dengan berbagai instansi terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur terutama sektor PUPR,” ucap Nirwono. Pakar Pengembangan Perkotaan yang juga mantan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Imam S Ernawi turut menjadi narasumber. Pada kesempatan itu ia menerangkan mengenai Inovasi Perencanaan Pengembangan Perkotaan di Indonesia. Dikatakannya inovasi perencanaan pengembangan perkotaan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam hal perencanaan dan disain. “Inovasi bentuknya bermacam-macam seperti Masterplan dan Developmet Plan lebih mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang yang lebih baik, sehingga akan lebih efektif,” kata Imam.   Paparan yang terbagi dua sesi yakni pagi dan siang dimoderatori Pakar Perencana Kota, Wicaksono Saroso dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Eko Budi Kurniawan. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan staf BPIW serta undangan lainnya. (Rosita/Hen/infobpiw)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menggelar upacara bendera memperingati Hari Pahlawan di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (12/11/2018) pagi, dan bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Agusta Persada Sinulingga. Upacara diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, serta pegawai Kementerian PUPR. Dalam upacara tersebut Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tema Hari Pahlawan Tahun 2018 adalah: “Semangat Pahlawan Di Dadaku” mengandung makna sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan," oleh karenanya siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warga Negara Indonesia tanpa kecuali dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemashlahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan Negara," terangnya. Menurutnya, peringatan Hari Pahlawan, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan introspeksi diri. Sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dikatakannya, pada hakekatnya setiap perjuangan pasti ada hasilnya namun tidak ada kata akhir/berhenti untuk berjuang. Setiap etape perjuangan berlanjut pada etape perjuangan berikutnya sesuai tuntutan lingkungan strategis. Oleh karenanya peringatan Hari Pahlawan harus melahirkan ide dan gagasan mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan," mentransformasikan keberanian melawan penjajah menjadi inspirasi mengusir musuh bersama bangsa saat ini antara lain kemiskinan,* ujarnya. "Selanjutnya transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi, menjadikan inspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia," tambahnya. Pada bagian lain dikatakan, pada hakekatnya setiap perjuangan pasti ada hasilnya namun tidak ada kata akhir/berhenti untuk berjuang. Setiap etape perjuangan berlanjut pada etape perjuangan berikutnya sesuai tuntutan lingkungan strategis. "Oleh karenanya peringatan Hari Pahlawan harus melahirkan ide dan gagasan mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan, " ungkapnya. Mentransformasikan keberanian melawan penjajah menurutnya,  menjadi inspirasi mengusir musuh bersama bangsa saat ini antara lain kemiskinan. Selanjutnya transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi, menjadikan inspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia. (Iwn)   Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Japan International Coorperation Agency (JICA) melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Jumat (9/10) sore lalu. Koordinasi dilakukan terkait rencana JICA yang akan melakukan pengeboran di beberapa tempat di Sulawesi Tengah, pasca terjadinya bencana alam pada 28 September lalu.   Sebagaimana diketahui, selain gempa dan tsunami,  likuifaksi (tanah bergerak) terjadi beberapa tempat seperti di Petobo dan Balaroa. Kejadian tersebut membuat ribuan orang meninggal dunia. Pemimpin rombongan JICA, Hitoshi Ara menjelaskan pengeboran yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah pasca likuifaksi. Kegiatan ini akan dimulai Rabu hingga akhir Desember mendatang. Beberapa tempat yang akan dilakukan pengeboran seperti di daerah Duyu dan Tondo.  Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Hadi Sucahyono meminta agar kegiatan tersebut melakukan koordinasi dengan lima Kementerian/Lembaga yang diminta pemerintah untuk menangani pasca bencana di daerah tersebut yakni Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Suhendar, Kepala Badan Meteorologi Klimantologi Geofisika (BMKG) melalui Deputi Geofisika  Sadly, dan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Selain itu dengan Deputi Bidang Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional   Rudi Prawira dan Kementeria PUPR terutama dengan BPIW. “Koordinasi juga harus dilakukan dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih penanganan pasca bencana alam terutama di daerah Palu, Donggala, dan Sigi,” tutur Hadi. Ia juga meminta pihak JICA memastikan masalah perizinan sudah rampung, sebelum pengeboran dilakukan. Mengingat di Indonesia ada regulasi terkait pengeboran yang dilakukan oleh lembaga asing. Sehubungan dengan hal itu, JICA Expert Hayakawa Jun  memastikan bahwa koordinasi telah dilakukan, meski tidak dilakukan  duduk bersama dalam satu meja. “Koordinasi kita lakukan satu persatu dengan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah,” tuturnya. Ia juga memastikan akan mengikuti aturan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.   Dalam kesempatan itu, JICA juga menyanggupi dilakukannya koordinasi dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR seperti Cipta Karya dan Bina Marga. Unor-unor tersebut yang akan melakukan melaksanakan pembangunan fisik pasca dibuatnya site plan atau rencana tapak di beberapa titik relokasi penduduk pasca gempa. Selain dari JICA, rapat tersebut juga turut dihadiri jajaran pimpinan BPIW seperti Kepala Pusat Pemprograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Iwan Nurwanto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Eko Budi Kurniawan, dan Kepala Bidang Penyusunan Program Mangapul L Nababan. (Hen/infobpiw)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan strategi dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2019. BPIW memastikan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja TA 2019 akan terus meningkatkan kolaborasi yang melibatkan lintas unit kerja. “Pada kegiatan TA 2019, kolaborasi harus menjadi kata kunci dalam setiap kegiatan yang dilakukan BPIW,” ungkap Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu dalam acara  “Persiapan Program dan Kegiatan BPIW TA 2019” di Bandung, Kamis, (11/9). Menurutnya, dalam setiap kegiatan dibutuhkan keterlibatan lintas unit kerja, dimana masing-masing kegiatan saling bersinggungan. “Dalam proses bisnis BPIW memang setiap unit kerja memiliki peran dan saling keterkaitan satu sama lain,” terang Firman. Ia juga menekankan, masing-masing unit kerja eselon 2 harus memiliki kegiatan champion. Kegiatan-kegiatan champion ini harus dapat disampaikan secara berkala kepada pimpinan termasuk Bapak Menteri PUPR.   Selain itu, Firman menyatakan, untuk setiap penyusunan Masterplan dan Developmen Plan (MPDP) yang dilakukan BPIW harus selalu dimengerti oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk oleh Unit Organisasi (unor) di Kementerian PUPR agar dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian MPDP yang disusun perlu terus disosialisasikan atau dilakukan uji publik. Sedangkan kegiatan rapat, survey serta Focus Group Discussion (FGD) perlu dilakukan dengan lebih baik dan selektif. Ia berharap, kegiatan BPIW 2019 mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan dari isu nasional dan internasional. “BPIW juga harus mampu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mematangkan substansi teknis untuk pelelangan dini kegiatan 2019. Hal yang perlu diingat juga BPIW harus mengedepankan tertib mutu, tertib administrasi, dan tertib waktu,” jelas Firman. Lebih jauh Firman menyatakan, pada TA 2019 BPIW akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 228 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan antara lain, untuk kajian dan perencanaan di Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp 18,6 miliar, Perubahan Iklim, Mitigasi, Bencana, Cagar Budaya dan Kawasan Konservasi sebesar Rp 9,8 miliar, Isu Pembangunan Perkotaan Rp 25,5 miliar. Kemudian Pengembangan Pusat Pertumbuhan Bagian Indonesia Timur sebesar Rp 10,5 miliar, Ekonomi dan Logistik, Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri mencapai Rp 36,6 miliar dan lainnya. Firman juga menekankan, pada TA 2019 BPIW memiliki kebijakan untuk  memastikan program-program on going berjalan tuntas, tidak ada lagi program tahun jamak baru (Kecuali Bendungan), mengecek kembali manfaat dan tindak lanjut program. “Kita harus memastikan MPDP dapat diimplementasikan oleh setiap Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR serta memperbanyak usulan program padat karya,” ucapnya. Di tempat yang sama,  Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, M. Salahudin Rasyidi mengatakan kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari tersebut, diharapkan dapat memantapkan persiapan dalam menjalankan program dan kegiatan tahun depan. Pada kegiatan itu setiap unit kerja melakukan presentasi rencana program dan kegiatan TA 2019 untuk kemudian direspon peserta dari seluruh unit kerja. Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh peserta perwakilan setiap unit kerja di BPIW Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)